Dengan konsep tujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat, beberapa daerah di wilayah Negara Kesatuan Repulik Indonesia, di mekarkan. Arti dimekarkan ini adalah status wilayah administratif ditingkatkan atau jumlah tingkat wilayah administratif tertentu ditambah, dalam artian satu provinsi di bagi menjadi lebih dari satu provinsi, demikian selanjutnya dalam satu provinsi kabupaten/kota dibagi kembali menjadi lebih banyak jumlahnya. Pemekaran memiliki arti positif untuk percepatan daerah tertinggal. Kemandirian visi, misi, serta tujuan dari suatu kota atau kabupaten hasil pemekaran yang berdasar pada alasan positif kekhasan karakter sosial-politik daerah tersebut, akan lebih memicu secara mandiri perkembangan melalui pembangunan yang lebih membumi. Dalam arti proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, kemudian hasil dan operasionalnya lebih mengakar dan lebih mendekati kebutuhannya, karena muncul dari dalam secara otonomi. Hal ini akan selalu menjadi harapan keberhasilan implementasi yang tepat dan optimal dari otonomi daerah secara berkelanjutan, di semua sektor, termasuk sektor transportasi.
Keterbelakangan suatu daerah, menurut pengamatan di lapangan, sangat terkait pada keterbelakangan sektor transportasinya. Suatu daerah yang jaringan infrastruktur dan jaringan pelayanan transportasinya masih sangat terbatas, pertumbuhan ekonominya akan sangat terbatas
Pemerintah Provinsi Maluku Utara membutuhkan sedikitnya Rp 8 triliun untuk membangun infrastruktur di sembilan kabupaten/kota di provinsi ini. Kepala Bappeda Malut Amran Mustari mengatakan dari Rp. 8 triliun tersebut,
- Sekitar Rp 4 triliun di antaranya untuk pembangunan infrastruktur jalan.
- Sekitar Rp l triliun lainnya untuk pembangunan infrastruktur jembatan,
- Sisanya untuk pembangunan seperti bandara, pelabuhan, gedung sekolah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas publik lainnya,"
Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah menganggarkan belanja infrastruktur dalam RAPBN 2011 sebesar Rpl00,39 triliun. Anggarantersebut naik 36,5% dibandingkan dengan alokasi anggaran dalam APBN 2010 sebesar Rp63,64 triliun. Anggarannya bersumber dari APBN dan dialokasikan pada beberapa kementerian terutama di Kementerian Pekerjaan Umum.
Sementara hasil Pertemuan Bagian Perencanaan Daerah Sekawasan Indonesia Timur yang berlangsung di Makassar pada Bulan April 2010 kemarin menghasilkan bebrapa kesimpulan dan rekomendasi yang dapat kami diskusikan pada hari ini juga.
Kesimpulan dan Rekomendasi Forum
1. Mendukung rancangan RPJMN 2010-2014 yang berbasis kepulauan melalui pendekatan dan keterkaitan sektor dan wilayah.
2. Keberpihakan Pemerintah Nasional terhadap pembangunan KTI yang terukur dan terarah dalam RPJMN 2010-2014 dan didukung oleh formulasi penganggaran yang mempertimbangkan kondisi geografis, demografi dan sosiologis KTI.
3. Kerja sama antar wilayah dipandang perlu agar pembangunan di daerah dapat dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pembangunan infrastruktur darat yang menghubungkan Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan; kerja sama antar wilayah berdasarkan komoditas unggulan; peningkatan layanan transportasi laut dan udara antarwilayah; serta peningkatan kerjasama pengembangan wisata budaya di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
4. Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah masing-masing provinsi melalui koordinasi yang intens untuk menjadikannya sebagi satu kesatuan rencana tata ruang wilayah KTI dalam memberi arahan kepada perencanaan pembangunan, sehingga senantiasa penting ditegakkan dan dievaluasi.
5. Secara sendiri dan atau bersama-sama BAPPEDA provinsi di KTI memikirkan terobosan pembangunan untuk memperbesar kontribusinya pada skala pembangunan nasional.
6. Masing-masing BAPPEDA provinsi akan memberi perhatian sepenuhnya agar terdapat efektivitas proses perencanaan kabupaten/kota di wilayahnya.
7. Menetapkan langkah dan mekanisme koordinasi percepatan KTI antara lain melalui:
- Mengoptimalkan Forum Kepala Bappeda KTI terutama sharing smart practices
- Membuat Task Force sebagai simpul koordinasi kebijakan pemerintahan di KTI
8. Pertemuan Forum Kepala BAPPEDA Se-KTI IV direncanakan untuk dilaksanakan di Provinsi Papua, yang waktu pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian.
Untuk itu diperlukan kesepahaman Prioritas Pembangunan dan Entry Point Percepatan, serta penguatan daya saing KTI melalui komoditas unggulan:
· Sulawesi (pertanian, perkebunan, perdagangan, pariwisata)
· Maluku dan Maluku Utara (Pariwisata, Perikanan)
· Nusa Tenggara (perikanan, peternakan, pariwisata)
· Papua (Perkebunan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan energi)
Maluku Utara saat ini disamping memiliki Potensi SDA yang melimpah juga memiliki kendala geografis, infrastruktur dan SDM yang cukup memprihatinkan, maka model alternatif pembangunan Maluku Utara harus disusun dengan dengan memilih satu atau beberapa sektor unggulan saja. Dan sektor-sektor ini sebaiknya yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan sektor lain dan wilayah lain.
1. Di dalam RTRWN beberapa jenis industri yang diusulkan untuk dikembangkan antara lain adalah industri elektronik dan industri migas dan olahannya. Pengembangan industri di Batam dan sekitarnya diarahkan untuk kegiatan ekspor, sedangkan industri di Natuna difokuskan kepada industri berat. Jika dilihat keterkaitannya dengan sektor lain dan daerah lain, maka jenis-jenis industri tersebut memiliki keterkaitan yang relatif tidak banyak.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka perlu dikembangkan sektor-sektor pendukung. Sektor-sektor ini merupakan sektor yang memberikan input bagi perkembangan industri-industri tersebut. Sektor-sektor tersebut antara lain sektor pertanian (terutama perikanan, perkebunan, dan pertanian pangan), pariwisata, dan industri ringan.
3. Salah satu subsektor yang dapat menjadi andalan daerah adalah perikanan. Subsektor ini disamping membutuhkan banyak tenaga kerja juga untuk memanfaatkan potensi perikanan laut yang cukup besar.
4. Dalam penerapan model pembangunan di atas perlu memperhatikan beberapa hal antara lain:
a. Keterkaitan antar Sektor dan Daerah
Pemilihan sektor yang akan menjadi engine of growth perekonomian daerah harus didasarkan pada keterkaitan antar sektor dan daerah. Dengan kata lain, sektor yang dipilih sebaiknya memiliki keterkaitan yang kuat baik dengan industri hilir maupun hulu serta dengan daerah penunjang (hinterland).
b. Infrastruktur
Keterkaitan antar sektor dan daerah dapat terjadi apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang baik terutama sarana dan prasarana di bidang perhubungan dan telekomunikasi mengingat kawasan ini merupakan kepulauan.
Rencana Jaringan Jalan Trans Maluku Utara
Nomor Ruas | Nama Ruas | Gugus Pulau | Status | Panjang (Km) |
Kabupaten Halmahera Utara | ||||
039.1 | Daruba – Daeo | 4 | N | 25,59 |
039.2 | Daeo – Berebere | 4 | N | 68,00 |
.034 | Podiwang – Tobelo | 3 | N | 47,86 |
.035 | Tobelo – Galela | 3 | N | 27,02 |
.036 | Kao – Podiwang | 3 | N | 32,90 |
.037 | Galela - Lapangan Terbang | 3 | N | 10,87 |
038.2 | Basso – Kao | 3 | N | 71,49 |
Kabupaten Halmahera Barat | ||||
038.1 | Sidangoli (Dermaga Ferry) - Basso | 2, 5 | N | 23,23 |
043.1 | Simpang Dodinga-Akelamo (KM60) | 2, 5 | N | 63,01 |
054.1 | Basso - Simpang Dodinga | 2, 5 | N | 2,67 |
033.1 | Jailolo – Goal | 2 | P | 21,19 |
054.1 | Simpang Dodinga-Dodinga (Dermaga Ferry) | 2 | P | 3,30 |
030.1 | Simpang Dodinga- Bobaneigo | 2, 5 | P | 3,32 |
033.2 | Simpang Dodinga-Jailolo | 2 | P | 32,40 |
Kota Tidore Kepulauan | ||||
.029 | Payahe – Weda | 1 | N | 24,5 |
043.2 | Akelamo (KM60) – Payahe | 1 | N | 52,47 |
.021 | Keliling Pulau Tidore | 1 | P | 29,19 |
Kabupaten Halmahera Timur | ||||
059.1 | Subaim – Buli | 5 | P | 60,00 |
059.2 | Buli – Gotowase | 5 | P | 45,00 |
030.1 | Bobaneigo - Ekor | 5 | P | 41,81 |
030.2 | Ekor - Subaim | 5 | P | 52,47 |
Kabupaten Halmahera Tengah | ||||
058.1 | Weda - Sagae | 5 | P | 50,00 |
058.2 | Sagae - Gotowase | 5 | P | 60,00 |
Kabupaten Halmahera Selatan | ||||
.028 | Labuha - Babang | 6 | P | 18,32 |
Saketa - Mautiting | 6 | K | 21,00 | |
Mautiting - Mafa | 6 | K | 43,00 | |
Mafa - Weda | 5, 6 | K | 50,00 | |
Kota Ternate | ||||
.032 | Keliling Pulau Ternate | 1 | N | 8,60 |
Kabupaten Kepulauan Sula | ||||
.026 | Sanana - Manaf | 7 | P | 31,86 |
.027 | Sanana - Pohea | 7 | P | 12,05 |
Rencana Alur Pelayaran Nasional
dari Provinsi Maluku Utara menuju Provinsi-provinsi Tujuan
Provinsi Tujuan | Lokasi Pelabuhan |
Maluku | Namlea, Ambon, Saumlaki |
Sulut | Bitung, Manado, Satal |
Irjabar | Sorong, Kabare (Raja Ampat), Saonek (Raja Ampat), Fak-fak, Manokwari, Waisai (Raja Ampat) |
Sulteng | Banggai, Toli-toli |
Sultra | Bau-bau |
Sulsel | Makasar |
Papua | Biak, Jayapura |
Jatim | Surabaya |
Kaltim | Balikpapan, Samarinda, Tarakan |
Kalsel | Banjarmasin |
Rencana pengembangan jalur penerbangan di Provinsi Maluku Utara meliputi:
(a) Rencana Pengembangan Jalur Nasional Antar Provinsi, yaitu: Ternate – Jakarta; Ternate – Manado; Ternate – Ambon; Ternate – Makassar; Ternate - Sorong; Ternate – Fak - Fak; Ternate – Manokwari; Ternate – Luwuk dan Sanana – Ambon.
(b) Rencana Pengembangan Jalur Reguler Antar Kabupaten, yaitu: Ternate – Sanana dan Ternate – Buli.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar